Semenjak dideklarasikan sebagai calon presiden dari PDIP di Rumah Pitung, kesibukan Gubernur DKI Jokowi menjadi berlipat ganda luar biasa. Bila sebelum deklarasi capres, Jokowi lebih banyak sibuk mengambil perhatian dan simpati Megawati Ketua Umum PDIP, setelah deklarasi capres Jokowi makin percaya diri meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Rakyat sekarang bingung bukan kepalang karena Jokowi malah sibuk mementingkan urusan partai, lobi sana sini, bolak balik usaha bangun koalisi demi raih syarat minimal menjadi capres yakni 25% suara pemilu atau 20% kursi di DPR.
Tanpa peduli kecaman rakyat yang menuduhnya serakah dan tidak amanah, Jokowi tanpa rasa malu semakin meninggalkan tanggung jawabnya mengurus Jakarta, sibuk urusan sendiri. Padahal belum kering sumpah janji Jokowi saat dilantik dan saat kampanye Pilkada Jakarta 2012 lalu.
Jokowi terbukti hanya mengambil keuntungan dari Jakarta dengan menimbulkan kerugian sangat besar terhadap keuangan negara. Kerugian yang ditimbulkan Jokowi pada keuangan negara melalui APBD DKI Jakarta dan lainnya, sebagai berikut ;
1. Biaya penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta sebesar Rp. 258 miliar khusus dari APBD
2. Biaya dukungan seluruh satker di lingkungan Pemda DKI Jakarta sekitar Rp. 100 miliar
3. Biaya kampanye masing - masing timses cagub - cawagub sekitar Rp. 131 miliar (sesuai laporan resmi). Biaya tidak resmi atau yang tidak dilaporkan dipastikan melebihi Rp. 1 triliun.
4. Kerugian masyarakat, pengusaha, industri di Jakarta dan sekitarnya sehubungan dengan pelaksanaan pilkada Jakarta ditaksir sebesar Rp. 300 miliar.
Semua biaya tersebut di atas adalah untuk memberikan legitimasi hukum Jokowi menjadi Gubernur Jakarta melalui proses demokrasi yang diberi nama Pilkada.
Semua itu tidak dianggap oleh Jokowi. Diabaikan saja seperti angin lalu karena dia sibuk mengejar pencapresan dirinya dan sekarang sibuk kampanye dimana - mana, mengurus partai seolah - olah Jokowi bukan Gubernur DKI tapi ketua umum partai politik.
Jangan harap Jokowi memperhatikan dan mengurus kota dan rakyat Jakarta. Urusan pribadinya lebih penting dibandingkan urusan Jakarta yang pernah dia janjikan dalam sumpah jabatannya yang akan membenahi Jakarta selama lima tahun.
Apa yang sudah dilakukan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, mari kita simak sebagian di antaranya :
1. Melalukan KKN dengan melakukan perombakan besar - besaran pejabat di lingkungan Pemda DKI, menggusur semua pejabat yang dianggap tidak mendukung Jokowi Ahok dan mempromosikan pejabat - pejabat yang berani memberi suap melalui orang - orang kepercayaan Jokowi Ahok atau secara tidak langsung melalui PDIP dan Gerindra.
2. Melakukan lelang jabatan, yang mana sesungguhnya hanya praktek mengumpulkan uang suap sebanyak - banyak, melalui Kepala Biro Kepegawaian DKI Jakarta Made Karmayoga, Andi Widjajanto, politisi - politisi PDIP & Gerindra.
3. Menghabiskan anggaran Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk kegiatan - kegiatan dan program - program yang mendukung peningkatan popularitas dan pencitraan Jokowi secara pribadi. Salah satu contoh adalah kegiatan Festival Keraton Sedunia sebesar Rp. 30 miliar yang dijadikan bancakan korupsi pejabat - pejabat Dispar DKI.
4. Melaksnakan program KJS dan KJP dengan anggaran triliunan rupiah tetapi tidak efektif, salah sasaran, sebagian besar anggarannya habis disalahgunakan dan dijadikan bancakan oleh kader - kader PDIP dengan modus tim pendampingan.
5. Jokowi pergi kemana - mana setiap ada pilkada di luar Jakarta. Kampanye atas nama PDIP dan mendukung cagub dan cawagub PDIP di Pilkada, tanpa mempedulikan kinerja pemda DKI Jakarta hancur berantakan dan dipenuhi praktek KKN luar biasa.
6. Jokowi sibu mengisi acara - acara di luar kota, kampus dan lain - lain yang bertujuan hanya untuk pencitraan dirinya semata - mata.
7. Jokowi mencatat rekor sebagai Gubernur DKI Jakarta yang paling sering meninggalkan kantor hanya untuk urusan dan kepentingan pribadi atau partainya.
8. Jokowi berhasil mencacat kinerja terjelek untuk Pemda DKI, dengan penyerapan APBD terendah dalam sejarah pemda DKI dan Indonesia yakni di bawah 70% pada tahun 2013.
9. Jokowi berhasil memberi teladan kepada seluruh PNS dan warga Jakarta dengan secara demonstratif melakukan KKN bersama - sama konglomerat Edward Suryajaya yang diputuskannya sebagai pelaksana proyek MTR dan Monorel Jakarta. Alhamdulillah sampai sekarang macet karena banyak KKN.
10. Jokowi memberikan comtoh teladan kepada seluruh warga Jakarta dengan turut aktif sebagai pelaku korupsi di proyek pengadaan Bus Trans Jakarta dan Bus Reguler bersama - sama pengusaha asal Solo Michael Bimo Putranto yang juga adalah teman Jokowi sesama pengurus DPD PDIP Jawa Tengah. Mereka bersama - sama mengorupsi proyek senilai Rp. 1. 5 triliun itu.
11. Jokowi mencetak record sebagai Gubernur DKI terbanyak mencetak tersangka korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Dalam setahun sudah 16 pejabat DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sebagian besar di antara mereka adalah pejabat hasil seleksi lelang jabatan yang diselanggarakan Jokowi. Selamat.
Kesibukan Jokowi bertambah padat menjelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Pasca berita pengusiran oleh Puan, seperti melecut Jokowi untuk bekerja lebih keras. Ucapan Puan yang banyak di beritakan media bahwa Effect Jokowi tak membawa pengaruh terhadap perolehan suara PDIP membuat Jokowi menjadi semangat untuk melakukan kerja maksimal.
Kesibukan bertemu dengan tokoh tokoh partai politik dan pengusaha asing, bukanlah dalam rangka kerja sebagai Gubernur, tetapi memantapkan dukungan terhadap dirinya dan menjalin koalisi. Sangat disayangkan oleh masyarakat Jakarta, suara suara publik tak begitu lagi didengarkan oleh Jokowi sebagai Gubernur.
Keputusan untuk mengangkat seorang Sekda juga terkesan mengulur waktu, dengan alasan mencari yang cocok. Ketika Ahok sakit sampai hari ini, kekosongan pemerintahan provinsi Jakarta tak terhindarkan. Jokowi sibuk ke bandung untuk merayu Ridwan kamil menjadi cawapres, tapi sayang Ridwan Kamil masih punya hati nurani untuk lebih memilih bekerja untuk Bandung ketimbang memilih menjadi cawapres yang peluangnya sulit diprediksi.
Dalam organisasi pemerintahan, ketika Gubernur berhalangan, maka tugasnya diambil alih oleh Wakil Gubernur. Permasalahannya Gubernurnya sibuk nyapres dan menyusun koalisi, wagubnya pun sakit, sesuai alur organisasi maka yang berhak menjalankan Sekretaris daerah. Tetapi sampai saat ini kursi Sekda masih kosong sejak Pak Fadjar panjaitan pensiun dari jabatannya.
Dulu Indonesia sering dibilang negara autopilot untuk mengkritik SBY, tetapi realitas yang terjadi sekarang justru Jakartalah yang autopilot karena kekosongan kepemimpinan, Gubernur sibuk capres, Wagub Sakit, Sekda kosong LENGKAP SUDAH !! Kalau Jakarta sudah autotpilot, siap siap saja mencari kotak hitamnya kalau dia jatuh.
Sumber @TrioMacan2000
Sumber @TrioMacan2000
0 komentar:
Post a Comment